boleh PERCAYA atau TIDAK

sumber : sms dari tim Banjarnegara

"Catatan: Hasil kesimpulan Rakergab tanggal 23 April 2010 antara Menpan, BKN, Mendiknas, Depag, Depkes, dan Menkeu. Kesimpulan rakergab tersebut dibacakan oleh Deputi Kepegawaian Menpan dan Direktur Profesi Pendidikan Mendiknas dan Kabag Kesra Mendiknas pada tgl 3-4 Mei 2010. Cuplikan kesimpulan BKN mengusulkan CPNS th 2010 yang bersumber biaya APBD/APBN tercecer, terselip dan non APBD/APBN teranulir atau yang telah melaksanakan tes oleh pejabat yang berwenang, tenaga honorer tersebut termasuk katagori pengangkatan CPNS dalam kuota 197.686 orang yang akan diverifikasi tahun 2010 ini yang diselenggarakan bulan Agustus, September, dan Oktober 2010."... amin ya rabbal 'aalamiin.. (red).

Disepakati, Penuntasan CPNS Teranulir

20 Mei 2010

dari: www.suaramerdeka.com

SEMARANG - Sekitar 60 perwakilan Paguyuban CPNS Anulir 2005 Jateng, Rabu (19/5), mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng. Mereka yang berasal dari 35 kabupaten/kota se-Jateng ini, mewakili ribuan CPNS formasi 2005 yang teranulir pada pengumuman 18 Maret 2006 silam, kembali menuntut kejelasan pengangkatan sebagai PNS, pada 2010.

Di BKD, perwakilan diterima Kabid Pengembangan Pegawai M Masrofi dan Kasubid Formasi dan Diklat Juwandi.

Masrofi menjelaskan, permasalahan CPNS di Jateng yang terhapus namanya menjadi CPNS teranulir pada 2006, telah mendapat jawaban-jawaban dari Panitia Kerja (Panja) Gabungan Komisi II, Komisi VII, dan Komisi X DPR RI, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi.

’’Sudah ada sinyal-sinyal positif, namun tentunya belum memuaskan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, sebab belum terealisasi. Masalah ini, hanya tinggal menunggu Pemerintah Pusat. Ada masukan dari Panja DPR kepada Pemerintah Pusat, agar CPNS teranulir ini yang pertama kali diangkat. Rapat Panja DPR pada 19 April lalu, informasinya merupakan rapat gabungan terakhir untuk masalah CPNS teranulir,” katanya.

Ketua Paguyuban CPNS Anulir 2005 Jateng Marwan Sarbini, mengungkapkan, permasalahan CPNS teranulir itu memang tinggal menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP), tetapi kapan terbitnya belum diketahui.

”Kepastian akan terbit sudah jelas, namun timing-nya kita belum tahu. Jika PP ini terbit, mohon BKD Provinsi supaya menjaga formasi CPNS teranulir. Sebab sepanjang masa penantian pengangkatan sampai sekarang ini, ada pengalaman telah terjadi penganaktirian oleh BKD kabupaten/kota,” ucap Marwan.

Dia mencontohkan terjadinya pengurangan jam kerja bagi tenaga honorer seperti yang terjadi di Kota Tegal atau di Banjarnegara, CPNS teranulir terancam tidak mendapat tempat mengajar PPKN.
Padahal guru bersangkutan sudah menunggu lama untuk diangkat jadi guru PPKN.

”Ini bisa terjadi karena orang di BKD kabupaten/kota ini baru dan tidak tahu riwayat CPNS teranulir ini,” ujar Marwan yang juga tenaga honorer guru SD Wringijajar 2 Kabupaten Demak tersebut.

Audiensi kemarin juga diwarnai pernyataan pesimistis sejumlah CPNS. Sutarno misalnya, guru SD 2 Blora ini berujar, ”Selama ini kami hanya diberi harapan-harapan thok. Sebenarnya bisa diangkat atau tidak? Kalau memang tidak ya bilang saja tidak, saya ta ngaleh.” (H30,H23-54)

Pemerintah akan buat RPP angkat honorer CPNS teranulir

dari: www.solopos.com

By Ahmad Mufid Aryono on 10 Januari 2010

Semarang (Espos)–Pemerintah segera membuat rencana peraturan pemerintah (RPP) sebagai payung pengangkatan tenaga honorer calon pegawai negeri sipil (CPNS) non-APBD-APBN yang teranulir dalam pada penerima CPNS tahun 2005.

Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng, Agus Setianto pembuatan RPP sebagai respon dari tuntutan tenaga honorer CPNS non-APBD/APBN teranulir pada penerimaan CPNS 2005 dari Jateng.

“Beberapa waktu lalu kami bersama perwakilan tenaga honorer menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara di Jakarta dan diterima Deputi sumber daya manusia (SMD) dan Biro Hukum yang menyatakan akan membuat RPP sebagai payung hukum,” katanya kepada wartawan di Semarang akhir pekan lalu.

RPP tersebut sebagai penganggti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tahun 2005 mengenai Pengangkatan Tenaga Honorer sudah tidak berlaku lagi mulai tahun 2010.

Sambil menunggu terbentuknya PP baru sambung Agus, pada Februari 2010 dilakukan pendataan tenaga honorer non-APBD/APBN teranulir serta tenaga honorer lainnya.

Setelah itu dilakukan validitasi, guna menentukan tenaga honorer yang memenuhi memenuhi persyaratan atau tidak. Salah satu syarat yakni usia setinggi-tingginya 46 tahun.

“Bagi tenaga honorer yang memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi CPNS sesuai kuota yang ada,” tandasnya.

Sebelumnya ratusan honorer CPNS non-APBD/APBN di Jateng yang teranulir pada penerimaan CPNS tahun 2005, menggeruduk kantor BKD Jateng di Jl Kimangunsarkoro, Kota Semarang.

Koordinator paguyuban honorer CPNS non-APBD/APBD teranulir Jawa Tengah (Jateng) Marwan Sarbini menyatakan, saat ini jumlah tenaga honorer CPNS non-APBD/APBN teranulir di Jateng yang belum diangkat tercatat sebanyak 1.225 orang.

oto

DPRD Siap Fasilitasi CPNS Teranulir

dari: www.radartegal.com

SEMARANG - DPRD Jawa Tengah (Jateng) mendukung pengangkatan seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) teranulir pada 2010.

Dewan menganggap, mereka mempunyai dasar untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, penganuliran mereka merupakan salah pemerintah yang dinilai kurang cermat. Terlebih, pada 2010 menjadi kesempatan terakhir mereka menjadi PNS, karena tahun berikutnya sudah tidak ada sistem honorer lagi.

Wakil Ketua DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih mengatakan, penganuliran sejumlah CPNS tersebut bukan salah mereka. ’’Mereka hanya mendaftar, kemudian diterima, esok harinya kok dianulir," katanya.

Menurutnya, surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) pada 2006 telah menyatakan mereka akan diangkat secara berangsur. Kini, lanjutnya, baik honorer yang dibiayai APBD/APBN maupun yang tidak, semuanya dijanjikan akan diangkat.

’’Tinggal regulasi dan administrasi saja yang memperbolehkan mereka masuk," ujarnya.

Fikri mengatakan, 2010 merupakan kesempatan terakhir mereka untuk menjadi PNS. Sebab, tahun depan sudah tidak ada lagi tenaga honorer. Saat ini, pengangkatan mereka bergantung pada Meneg PAN sebagai pihak yang mengalokasikan formasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengatur administrasinya.

’’Menterinya memang sudah ganti, tapi bawahannya kan tidak. Kebijakannya harus tetap sama. Jadi tidak ada alasan mereka tidak diangkat," tegasnya. Dia menegaskan, bila ada problem serius yang tidak memungkinkan pengangkatan, seharusnya ada solusi lain yang diberikan. Seperti, pengangkatan mereka menjadi pegawai tidak tetap (PTT) dengan regulasi yang matang.

’’Dengan begitu derajatnya akan seperti PNS," imbuhnya.

Bola tersebut kini berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Menurut Fikri, Komisi A DPRD Jateng akan siap bila dewan diminta memfasilitasi permasalahan tersebut. Menurut dia, pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah tuntas pada rekrutmen pegawai negeri 2009.

’’Dengan tuntasnya pengangkatan tenaga honorer tersebut, maka seharusnya diterbitkan peraturan pemerintah tentang pengangkatan tenaga honorer teranulir," katanya. Dia menuturkan, hingga saat ini masih terdapat 1.225 tenaga honorer teranulir yang belum diangkat. ’’Kami mendesak, pengangkatan dilakukan paling lambat April 2010," tambahnya

Kepala BKD Jateng Agus Setianto menyanggupi untuk memfasilitasi pertemuan dengan Kementerian Negara PAN. ’’Paling lambat, tim dari badan kepegawaian dan perwakilan tenaga honorer berangkat ke Jakarta pada pekan depan," katanya.

Selain itu, dia juga memastikan para tenaga honorer teranulir ini akan diangkat pada seleksi 2010 mendatang. ’’Pengangkatan honorer yang dibiayai anggaran akan tuntas pada Februari 2010. Setelah ini giliran honorer yang diselesaikan kasus per kasus," katanya. (ric/aro/jpnn)

SELAMAT.........!!!!!

17 Februari 2010 | 08:40 wib | Daerah

29 CPNS Teranulir Segera Diangkat

Tegal, CyberNews. Sebanyak 29 pegawai honorer Kota Tegal yang teranulir pada ralat pengumuman seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2005 akan diangkat menjadi CPNS. Kepastian itu merupakan keputusan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia beberapa waktu lalu.

Ketua Paguyuban CPNS Teranulir Winarso SPd mengatakan terkait hasil keputusan dari Menpan, nasib para tenaga honorer teranulir yang namanya pada ralat pengumuman, akan segera diangkat menjadi CPNS.

"Pengangkatan itu akan dilaksanakan setelah hasil rancangan peraturan pemerintah (RPP) terbaru diturunkan dalam waktu
dekat tepatnya dua bulan ini," ujarnya.

Di dalam keputusan tersebut, pemerintah memprioritaskan pengangkatan CPNS anulir/tercecer pada tahun 2010 ini, akan diterapkan tanpa tes dan merupakan keputusan yang adil serta bijaksana.

Ia menambahkan, 29 tenaga honorer tersebut berasal dari berbagai unit kerja, seperti 10 guru, 15 teknis, 3 perawat dan 1 dokter merupakan bagian dari CPNS teranulir dalam ralat pengumuman pada 18 Maret lalu tahun 2006.

( Susanti Retno / CN16 )

Nasib 26 CPNS 2005 Teranulir, Semakin Tidak Jelas

Dari : www.krjogja.com
Senin, 02 November 2009 21:13:00

SALATIGA (KRjogja.com) - Pemkot Salatiga diminta untuk memperjuangkan nasib 26 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diterima dalam tes tahun 2005 yang teranulir. Pasalnya, sampai akhir 2009 ini nasib mereka masih terkatung-katung, alias tidak jelas.

Ketua DPRD Kota Salatiga Teddy Sulistio SE, mengatakan para CPNS yang teranulir tersebut telah bertemu dan meminta kepada dewan agar pemkot memberikan perhatian. CPNS teranulir tersebut adalah tenaga honorer yang mengikuti tes CPNS tahun 2005 yang awalnya dinyatakan diterima, kemudian kemudian dibatalkan.

Dikatakan pula, Pemerintah Kota (Pemkot) juga diminta memperhatikan nasib para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan tenaga honorer, yang upahnya tidak layak karena di bawah upah minimum kota atau kabupaten (UMK). “Dewan akan memperjuangkan nasib mereka untuk mendapat kenaikkan honor yang layak. Terlebih mereka selama ini telah berbuat baik untuk pemkot dan masyarakat,” kata Teddy Sulistio SE di Salatiga, Senin (2/11).

Tentang rekruitmen CPNS 2009 ini, Teddy meminta agar Pemkot tidak main-main. Sebab, perekrutan CPNS menjadi sorotan serius masyarakat. “Jangan sampai rekruitmen CPNS jadi ajang KKN,” tegasnya. (Sus)

CPNS Teranulir Pertanyakan Seleksi Mandiri

Dari : SuaraMerdeka.com

30 Oktober 2009

SEMARANG - Nasib calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2005 yang teranulir makin terkatung-katung. Adanya seleksi CPNS secara mandiri di 13 kabupaten/kota pada formasi 2009 ini kian membuat status mereka tak jelas.

Ketua Paguyuban CPNS Teranulir Formasi 2005, Marwan Sarbini, mengatakan, kebijakan yang dilakukan Pemprov Jateng dan 13 daerah membuktikan tidak ada niat serius untuk menyelesaikan masalah CPNS yang teranulir. ''Pemerintah tidak konsisten. Dengan melakukan seleksi secara mandiri, sebenarnya daerah bisa saja mengalokasikan formasi CPNS yang dianulir pada tahun ini, karena power ada di kabupaten/kota. Tetapi dengan melihat formasi sekarang, kok semakin tidak ada kejelasan bagi kami yang teranulir,'' kata dia, Kamis (29/10).

Sekarang ini jumlah CPNS yang teranulir formasi 2005 yang tersisa sebanyak lebih kurang 1.225 orang. Tersebar di semua daerah, yang rata-rata ada sekitar 50 orang.

Ketiga belas daerah yang melakukan seleksi mandiri itu meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Rembang, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Kota Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Wonosobo, dan Banjarnegara.

Marwan menandaskan, sebenarnya mengangkat CPNS teranulir tidak menyalahi aturan. Di satu sisi daerah punya kewenangan mengangkat PNS dengan seleksi mandiri. Dengan begitu, pokok permasalahan empat tahun selama ini seharusnya sudah selesai.

Karena tidak ada kejelasan, maka dalam waktu dekat ini paguyuban akan mendatangi Pemprov Jateng dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Perlu ada kejalasan dari pemerintah khususnya seputar seleksi mandiri.

Sebagaimana diketahui kuota CPNS untuk Jateng 20.029. Terdiri atas tenaga honorer 6.342, pelamar umum 13.000, dan sekdes 687. Untuk Pemprov sendiri membuka 1.243 lowongan, terdiri atas tenaga honorer 680 dan pelamar umum 563.
Orang Dekat Sementara anggota Fraksi PAN DPRD Jateng Khafid Sirotudin menilai seleksi mandiri rawan akan penyimpangan. Dengan penentuan sepenuhnya menjadi hak 13 daerah, sangat terbuka peluang ada kong-kalikong panitia CPNS dengan peserta. ''Orang-orang yang diterima mayoritas adalah orang-orang dekat kepala daerah, kepala dinas, anggota dewan atau satgas partai. Bahkan isu jual beli PNS muncul di setiap kabupaten/kota. Kondisi itu pernah terjadi pada formasi 2004 lalu,'' terangnya.

Dengan kondisi itu tentu akan mencoreng pejabat daerah selaku penanggung jawab penerimaan PNS. (H37,H3-76)

CPNS JATENG 2009

1. Kabupaten DEMAK
2. Kabupaten BANJARNEGARA
3. Kabupaten PURBALINGGA
4. Kabupaten GROBOGAN
5. Kabupaten TEGAL
6. Kabupaten BATANG
7. Kabupaten BREBES
8. Kabupaten PATI
9. Kabupaten KUDUS
10. Kabupaten JEPARA
11. Kabupaten BLORA
12. Kabupaten BANYUMAS

Pendaftaran CPNS Jateng Lewat On Line

Dari : SuaraMerdeka.co.id

23 Oktober 2009 | 19:59 wib | Daerah

Semarang, CyberNews. Proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov Jateng tahun 2009 akan menggunakan sistem on line. Apabila sistemnya sudah siap maka pendaftaran akan dibuka mulai 26 Oktober hingga 9 November mendatang.

"Pendaftarannya menggunakan sistem baru, melalui on line

. Dengan demikian, perlu perisapan matang, jangan sampai merugikan masyarakat. Saat masyarakat mendaftar jangan sampai sistemnya tidak beres," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Agus Setianto usai rapat koordinasi dengan Komisi A DPRD Jateng di Gedung Berlian, Jumat (23/10).

Meski dilakukan secara on line, kata dia, persyarataan untuk pendaftaran itu tetap dibutuhkan, seperti kartu tanda penduduk (KTP), foto copy ijazah, dan lainnya. Dokumen tersebut dikirimkan melalui pos. Adapun formasi CPNS di lingkungan Pemprov Jateng itu sebanyak 1.243 orang, terdiri dari 680 orang tenaga honorer dan 563 orang pelamar umum. Formasi yang dibutuhkan di antaranya tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan pelatih olahraga.

Sedangkan untuk kabupaten/kota di Jateng formasinya mencapai 18.244 orang, terdiri dari tenaga honorer sebanyak 5.662 orang, formasi sekdes 687 orang, dan pelamar umum 12.437 orang. Formasinya meliputi tenaga pengajar sebanyak 5. 421 orang, tenaga kesehatan 3.396 orang, tenaga teknis lainnya sekitar 3.620 orang.

Dia mengatakan, dalam seleksi CPNS tahun ini ada 13 kabupaten/kota yang menggelar pendaftaran secara mandiri dan waktunya bersamaan dengan kegiatan di Pemprov Jateng.

Ketigabelas kabupaten/kota itu meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kutoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Banjarnegara.

"Bupati/wali kota yang sanggup melaksanakan sendiri silakan melaksanakan sendiri. Kalau mereka belum siap silakan bergabung dengan Pemprov Jateng," ujarnya.

Menyinggung saol CPNS teranulir, dia mengatakan, pihaknya sedang berkonsultasi dengan Menpan untuk dapat dilanjutkan. Hal itu akan diselesaiakan kasus per kasus secara bertahap.

Agus mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak mempercayai calo. Sebab, sudah banyak pesan singkat (SMS) yang diterimanya terkait adanya calo-calon yang mulai berkeliaran. Ditanya soal titipan, dia menandaskan, tidak ada titip titipan dalam penerimaan CPNS itu. Penerimaan dilakukan secara murni. Oleh karena itu, pihaknya menyakinkan kepada masyarakat jangan berhubungan dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

"Mudah-mudahan sistem tersebut tidak bisa ditembus oleh calo. Sebab, melalui on line ini bersifat langsung antara pendaftar dengan panitia. Untuk itu, jika ada informasi yang tidak jelas silakan datang ke kantor-kantor panitia daerah," terangnya.

( Aris Mulyawan / CN13 )

Masalah CPNS Teranulir Tidak Selesai Pada 2009

Selasa, 20 Okt 2009 20:10:37 WIB | Oleh : Immanuel C Senjaya

Semarang, 20/10 (ANTARA) - Pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) asal Jawa Tengah yang teranulir dalam seleksi 2005 diperkirakan tidak selesai pada penerimaan CPNS tahun ini.

Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Provinsi Jawa Tengah Asrofi di Semarang, Selasa, mengatakan Badan Kepegawaian Nasional masih memprioritaskan pegawai honorer yang dibiayai APBN/APBD untuk diangkat menjadi CPNS.

Menurut dia, tenaga honorer yang sudah terdata dalam formasi penerimaan tahun ini akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Ia mengatakan Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah telah mengusulkan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang sekitar 1.200 calon pegawai negeri yang teranulir ini.

"Namun, Badan Kepegawaian Nasional menolak karena dianggap tidak sesuai mekanisme," katanya.

Ia mengatakan belum ada kepastian tempat bagi para calon pegawai negeri yang teranulir ini, dalam penerimaan CPNS 2009.

Ia menjelaskan dalam seleksi tahun ini akan dituntaskan seluruh tenaga honorer yang dibiayai APBN/ APBD, untuk diangkat menjadi CPNS yang ditarget selesai 2009.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih mengatakan jika para calon pegawai yang teranulir tidak dapat diangkat karena tidak tersedia formasi, tidak menjadi masalah.

Namun, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus berupaya mencari kejelasan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pengangkatan mereka.

"Dulu sudah dijanjikan oleh menteri, bahwa secara bertahap masalah calon pegawai teranulir ini akan dituntaskan pada 2009," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini. s

ANGGOTA DPD JAWA TENGAH ANGKAT CPNS TERANULIR

Dari : www.DPD.go.id
Published on 23 Oktober 2009

Empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Tengah mengangkat persoalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang teranulir dari pengumuman rekrutmen. Mereka diangkat menjadi CPNS namun nama-namanya tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Menurut mereka, penerimaan CPNS tahun 2005 di Jawa Tengah mengalami kekeliruan, karena 2.801 pendaftar diluluskan tetapi kemudian dibatalkan. Agar tidak berlarut-larut, penyelesaikan CPNS teranulir menjadi mendesak yang dialokasikan sesuai kebutuhan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Meredam demonstrasi mereka, Gubernur Jawa Tengah berkonsultasi dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) melalui surat agar mereka yang dibatalkan diberi formasi khusus. Meneg PAN menanggapinya dengan berjanji menyediakan formasi khusus sesuai permintaan Gubernur Jawa Tengah.

Tetapi, empat anggota DPD asal Jawa Tengah menyayangkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah tidak serius menindaklanjuti kebijakan tersebut. Tersisa kurang lebih 1.225 tenaga honorer non-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Mereka menunggu surat keputusan setelah melengkapi pemberkasan,” ucap Gusti Kanjeng Ratu Ayu Koes Indriyah yang membaca Laporan Kunjungan Kerja (kunker) anggota DPD asal Jawa Tengah. Ia mewakili tiga sejawatnya, yakni Sulistiyo, Denty Eka Widi Pratiwi, dan Poppy Susanti Dharsono.

Laporan disampaikan empat anggota DPD asal Jawa Tengah dalam Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan--Jakarta, Rabu (21/10), yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman didampingi wakil-wakil ketua DPD, Laode Ida dan Gusti Kanjeng Ratus Hemas.

“Namun, ketika dilacak berkas itu tidak sampai di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Psikologis mereka sangat memprihatinkan; resah, gelisah, depresif. Sebagian mereka karena tidak kuat menanggung beban, stress berat bahkan ada yang meninggal dunia,” demikian pernyataan empat anggota DPD asal Jawa Tengah yang dikoordinir Sulistiyo selama kunjungan kerja (kunker) mereka tanggal 9-18 Oktober 2009.

Diberitakan, BKD Jawa Tengah telah mengusulkan nama-nama mereka yang teranulir kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemeneg PAN). Tetapi, pengangkatannya diperkirakan tidak selesai tahun ini karena BKN memprioritaskan pengangkatan pegawai honorer yang dibiayai APBN/APBD sebagai CPNS yang ditarget tahun 2009.

Selama kunker, mereka juga menginventarisasi aspirasi masyarakat di Jawa Tengah selain persoalan CPNS teranulir, seperti keterbatasan anggaran pendidikan tinggi, perguruan tinggi swasta yang sama sekali tidak menikmati alokasi 20% anggaran pendidikan, perbaikan sertifikasi dosen khususnya guru agama, tunjangan profesi untuk dosen yang sedang kuliah strata tiga (S-3), sistem pembayaran tunjangan profesi, perbaikan kurikulum pendidikan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP).

Selain itu, peninjauan kembali sistem pengangkatan guru, segera mengangkat guru bantu menjadi CPNS, sistem pembinaan guru yang belum berbasis kualitas, serta memasukkan pendidikan karakter/budi pekerti dalam kurikulum. “Pendidikan karakter/budi pekerti sangat terkait dengan kepentingan DPD,” lanjut Ayu Koes.

Empat anggota DPD asal provinsi lain juga mengangkat masalah pendidikan. Misalnya, empat anggota DPD asal Riau (Abdul Gafar Usman, Intsiawati Ayus, Maimanah Umar, Muhammad Gazali) mengangkat kesejahteraan guru dan dosen terutama yang mengajar di sekolah dan perguruan tinggi swasta.

Empat anggota DPD asal DI Yogyakarta (Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Cholid Mahmud, A Hafidh Asrom, Muhammad Adnan Hadikusumo) menyinggung kualitas guru. Menurut mereka, sertifikasi guru belum cukup, pemerintah pusat juga harus mengukur standar kompetensi guru secara terus menerus dengan mendengarkan masukan komite sekolah perihal kinerja yang bersangkutan.

Empat anggota DPD asal Kalimantan Timur (Awang Ferdian Hidayat, Luther Kombong, Muslihuddin Abdurrasyid, Bambang Susilo) mengangkat kelemahan validitas data administrasi tenaga pengajar, baik yang PNS, CPNS, maupun tenaga bantu. Penyebabnya, proses pengumpulan data tenaga pengajar tidak terkoordinasi semenjak era otonomi daerah.

Akibatnya, menghambat rekrutmen guru bantu menjadi CPNS. Karenanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mendata ulang tenaga pengajar yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota diikuti koordinasi antar-pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam proses pengambilan kebijakan, khususnya perekrutan tenaga pengajar menjadi CPNS.

Formasi CPNS 2009 Ditetapkan Oktober

Pontianak (ANTARA News) - Kuota dan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2009 akan disampaikan kepada daerah pada Oktober mendatang dan diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan.

"Prioritas tetap untuk pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan," kata Deputi Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Masni Rani Mochtar di Pontianak, Kamis.

Bidang lain yang diprioritaskan adalah untuk tenaga teknis dari bidang ilmu yang dianggap penting serta dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan publik.

Ia menambahkan, penerimaan calon PNS untuk bidang pendidikan juga untuk mengantisipasi pensiun besar-besaran guru pada 2011 yang diangkat melalui Instruksi Presiden.

Sementara untuk tenaga honor, pada tahun ini akan diangkat menjadi calon PNS sebanyak 76 ribu orang. Secara keseluruhan, ada 920 ribu tenaga honor yang sudah diangkat menjadi calon PNS.

"Khusus tenaga honor guru, dari berbagai program ada 351 ribu yang diangkat," katanya.

Jumlah PNS di Indonesia hingga akhir Juni 2009 sebanyak 4,38 juta orang.

Namun rasio antara PNS dan jumlah penduduk di Indonesia masih rendah dibanding negara lain di kawasan ASEAN.

Menurut dia, di Indonesia satu PNS melayani tujuh orang. Sementara di negara lain di ASEAN satu pegawai pemerintah melayani 2,5 orang hingga 3,6 orang.

Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan PNS dengan menaikkan gaji. Gaji PNS golongan IA dengan masa kerja nol tahun pada 2004 Rp660 ribu, kini Rp1.040.000 per bulan.
(*)

1.225 CPNS Teranulir ke DPD

Dari : SuaraMerdeka.com
15 Oktober 2009

SEMARANG- Perwakilan calon pegawai negeri sipil (CPNS) teranulir, kemarin, mengadukan nasibnya kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jateng di kantor sekretariat wakil daerah itu, Jl Pemuda Semarang. Sebab, hingga kini belum ada kejelasan atas nasib 1.225 CPNS yang teranulir. Untuk itu, para ’’senator’’ itu diharapkan memperjuangkan nasib mereka agar bisa diangkat menjadi CPNS.

’’Nasib kami sejak tahun 2006 hingga kini tidak jelas,’’ kata Marwan Sarbini, koordinator CPNS teranulir Jawa Tengah, kemarin. Perwakilan CPNS teranulir tersebut diterima empat anggota DPD asal Jateng, Sulistiyo, Poppy Dharsono, GKR Ayu Koes Indriyah, dan Denty Eka Widi Pratiwi, serta mantan anggota DPD Sudharto.

Marwan menilai, untuk menyelesaikan permasalahan CPNS teranulir kuncinya di Jateng, bukan pusat. Sebab, pada formasi tahun 2008 lalu, pusat pernah memberikan peluang untuk menyelesaikan sisa CPNS teranulir, namun tidak dimanfaatkan. ’’Hal ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik apabila ada kemauan Pemprov Jateng untuk menyelesaikannya,’’ terangnya.

Dia mengatakan, jumlah CPNS teranulir di Jateng karena PP 48/2005 sebanyak 2.801 orang. Sebanyak 1.576 orang di antaranya telah diangkat, sedangkan sisanya, 1.225 orang, belum dapat diselesaikan dengan alasan mereka dibiayai dari dana non APBN/APBD.

’’Pada tahun 2009 ini, Jateng mendapatkan formasi sekitar 20.000 orang, sedangkan anggota CPNS teranulir itu sekitar 1.225 orang. Namun, yang bisa mengikuti kesempatan untuk mendaftar pada formasi umum 400 orang. Saya minta mereka diluluskan.’’ (H3,H31-62)

Jateng Terima 19.409 CPNS

Dari : SuaraMerdeka.com

01 Oktober 2009

SEMARANG - Jawa Tengah akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 untuk 19.409 formasi. Sekda Pemprov Jateng, Hadi Prabowo menjelaskan jumlah itu untuk mengisi kebutuhan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta menyelesaikan sisa tenaga honorer yang belum diangkat.

''Persentase kemungkinan lebih besar untuk tenaga honorer. Mengingat untuk tahun ini sisa yang masih ada harus diangkat semua menjadi CPNS,'' kata dia di Wisma Perdamaian, Rabu (30/9).

Hadi belum bisa menjelaskan secara panjang lebar mengenai penerimaan CPNS tahun ini. Setidaknya perlu menunggu arahan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara terutama untuk kebutuhan formasi CPNS di kabupaten/kota. ''Mengenai kebutuhan formasi serta kapan proses seleksi dilakukan, masih menunggu arahan menteri. Kalau semuanya jelas barulah pemda akan membuka pengumuman kapan proses seleksi dilaksanakan,'' katanya.

Pihak Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menyiapkan 325 ribu formasi dalam seleksi CPNS tahun 2009 untuk tingkat pusat dan daerah. Jumlah sebanyak itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan di tingkat pusat sebanyak 50 ribu formasi dan 275 ribu sisanya untuk daerah. Proses seleksi akan dimulai pada Oktober 2009. Yang dibutuhkan meliputi tenaga teknis seperti guru, dosen, dan tenaga teknis di bidang tertentu seperti di Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum.

Anggota DPRD Jateng Sukirman meminta proses seleksi penerimaan CPNS dilakukan transparan. Penting pula kejelasan CPNS yang teranulir. Pemprov Jateng perlu memperjelas masalah ini agar tidak berlarut-larut.

''Perlu diperlihatkan kalau penerimaan CPNS tidak ada unsur jual-beli, tidak ada nepotisme. Proses penerimaan harus sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan,'' katanya. (H37,H3-62)

Tenaga Honorer Teranulir sebagai CPNS

Dari : jawapos.co.id
[ Kamis, 06 Agustus 2009 ]

MUNGKID - Belum selesai membahas KUA dan PPAS, anggota Dewan Magelang periode 2004-2009 yang hampir selesai masa baktinya masih menghadapi berbagai persoalan pelik. Diantaranya pengaduan puluhan puluhan tenaga honorer yang teranulir sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2005 dan 2006. Mereka mempertanyakan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2009 ini.

Koordinator Tenaga Honorer Teranulir, Yulia Firdaus mengatakan, saat ini masih ada 53 orang Tenaga Honorer yang teranulir dari pengangkatan CPNS tahun 2005-2006. Mereka dinyatakan lolos dan diangkat menjadi CPNS namun nama mereka tidak ada di daftar CPNS di Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Padahal kami telah dinyatakan lolos untuk pengangkatan dan diminta melengkapi pemberkasan dan telah kami penuhi. Tapi nama kami tidak ada di daftar CPNS. Hingga tahun 2009 ini, kami dengar Pemkab Magelang mendapat alokasi 574 formasi terdiri 116 tenaga honorer, 27 Sekretaris Desa dan 431 pelamar umum, lalu di mana posisi kami," katanya, kemarin.

Menurutnya, mereka telah melakukan berbagai cara untuk memperjuangkan diri, mulai ke BKD Kabupaten, Propinsi hingga Pusat, bahkan ke Presiden. Namun, mereka merasa dipingpong karena di daerah mendapatkan jawaban "kewenangan ada di Pusat". Sedang di Pusat mendapatkan jawaban "Jawaban diserahkan ke Daerah". Mereka juga mengaku dijanjikan akan diikutkan pada pengangkatan tahun 2007, 2008 dan 2009. Namun janji itu tidak pernah terealisasi karena secara administrasi dan persyaratan, mereka telah memenuhinya dan tidak ada ganjalan apapun.

Mereka diterima oleh Ketua DPRD, Ahmad Labib didampingi Wakil Ketua I Susilo dan anggota Komisi D. Selain itu hadir juga beberapa perwakilan eksekutif dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora), RSUD Kabupaten Magelang dan lainnya.

Ketua DPRD Ahmad Labib menyarankan agar BKD mengupayakan pada seleksi CPNS tahun ini, 53 tenaga honorer tersebut dimasukkan. "Sebaiknya BKD minta secara khusus ke Pusat untuk merevisi formasi CPNS tahun 2009 ini dan mengakomodir tenaga honorer teranulir ini. Sebab mereka telah melakukan berbagai upaya namun belum ada hasilnya,"tuturnya.

Anggota Komisi D, Sukur Ahadi menambahkan, BKD harus mengawal surat tersebut agar benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan dan berjalan cepat. "Suratnya harus dikawal," ujarnya

Kasubid Jabatan BKD, Umar Singgih mengungkapkan pihaknya akan melakukakannya meski cara tersebut pernah dilakukan oleh BKD Kabupaten Pati. Jawaban saat itu, sesuai PP Nomor 48 tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. "Di PP itu disebutkan bahwa pengangkatan tenaga di luar tenaga yang dibayar oleh APBD dan APBN dapat dilakukan setelah semua tenaga yang dibayar APBD dan APBN diangkat menjadi CPNS. Sementara di Kabupaten Magelang, tahun ini terakhir mengangkat tenaga honorer dari APBD menjadi CPNS," paparnya.

Dalam persaoalan ini, lanjut Umar, Pemkab Magelang tidak diam dengan adanya tenaga honorer teranulir itu. Namun mengusahakan sesuai kewenangannya. "Bantuan yang diberikan yakni mengalokasikan kegiatan yang melibatkan Tenaga Honorere Teranulir ini sehingga mereka mendapatkan penghasilan tambahan," ungkapnya. (dem)

HAYO SIAPA NYUSUL.....

Melihat posting dari Bernas.co.id sebelumnya, tampaknya TIM MAGELANG (baca: cpns teranulir kab Magelang) sudah mengambil momentum yang penting di saat yang tepat. Ya, di saat-saat kritis ketika honorer APBN/APBD kloter terakhir akan di angkat sebagai CPNS. Dan ketika nasib di ujung tanduk karena terminologi CPNS Teranulir akan dilupakan dan digantikan dengan CPNS jalur umum.

Mestinya secara simultan TIM-TIM dari 30-an KOTA/KAB se-jateng segera menyusul dengan menggandeng DPRD masing-masing daerah untuk menekan para DECISSION MAKER terkait CPNS TERANULIR. Kalau bukan DPRD lalu siapa lagi yang bisa membela Anda, selain tentu Anda sendiri...

Jangan mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang menghianati Anda.. Tapi berjuanglah selayaknya para pejuang merebut Negeri ini... MERDEKA...!!!

HAYO siapa nyusul MAGELANG...

CPNS Teranulir MAGELANG Mengadu ke Dewan

Dari : www.Bernas.co.id
Kamis, 6 Ags 2009 09:37:45

MAGELANG‑‑ DPRD Kabupaten Magelang, kemarin didatangi puluhan tenaga honorer yang teranulir dalam pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2005 dan 2006. Mereka mengadukan nasibnya kepada para wakil rakyat.
Koordinator tenaga honorer yang teranulir, Yulia Firdaus kepada Ketua DPRD Ahmad Labib yang menemui mereka, didampingi Wakil Ketua I Susilo serta anggota Komisi D, mengadukan saat ini masih ada 53 orang tenaga honorer yang teranulir dari pengangkatan CPNS tahun 2005‑2006. Merek adinyatakan lolos dan diangkat menjadi CPNS namun nama mereka tidak ada di daftar CPNS di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Kami sudah dinyatakan lolos untuk pengangkatan, dan sudah melengkapi pemberkasan sesuai yang diminta, namun nama kami tidak pernah ada di daftar CPNS,"kata Yulia. Menurutnya, mereka telah melakukan berbagai cara untuk memperjuangkan diri, mulai ke BKD Kabupaten, provinsi hingga pusat, bahkan ke Presiden.
"Namun, kami hanya di-"pingpong" kesana kemari, karena daerah selalu menjawab 'kewenangan ada di pusat'. Sedang di pusat,jawabannya 'diserahkan ke daerah',"katanya.
Menanggapi keluhan itu, Ketua DPRD Kabupaten Magelang Ahmad Labib merekomendasikan kepada Bupati Singgih Sanyoto untuk mengambil langkah‑langkah taktis dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer yang teranulir pada pengumuman rekrutmen CPNS (calon pegawai negeri sipil) 2005.
Yakni, mengirim surat kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (Menpan), Kepala BKN (Badan Kepegawaian Nasional), dengan tembusan kepada Gubernur Jateng. Itu dilakukan agar tenaga honorer teranulir dapat diangkat melalui formasi 2009 ini.
Saran itu menanggapi penjelasan Plt Kabid Pengembangan Karier, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Umar Singgih, yang ikut hadir dalam pertemuan itu.
Intinya, Menpan bersikukuh pada ketentuan yang diatur dalam PP 48/2005. "Proses pengangkatan tenaga honorer non APBN/APBD akan dilakukan setelah seluruh tenaga honorer yang dibiayai dana APBN/APBD, secara nasional, telah diangkat menjadi CPNS pada 2009," kata Umar.
Kabid Data dan Pengadaan Pegawai BKD, Ari Kuswandari mengatakan, dalam penambahan CPNS 2009, KabupatenMagelang menerima jatah 574 formasi. Karena jauh dari usulan sebanyak 3.195 formasi, kini BKD sibuk menjabarkan jatah formasi dari Menpan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.
Ia mengemukakan, di Kabupaten Magelang saat ini, masih ada 116 tenaga honorer APBN/APBD yang diusulkan bisa diakomodasi dalam proses pengadaan CPNS tahun ini.
Di luar itu, ada 27 formasi yang disiapkan untuk sekdes yang tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS.
Atas penjelasan itu, Labib menilai peluang akses seluruh tenaga honorer APBN/APBD sudah terakomodasi dalam formasi CPNS 2009. "Masih ada formasi yang bisa diberikan kepada para tenaga honorer non APBN/APBD yang teranulir," katanya.
Syukur Ahadi, anggota Komisi A menekankan, agar nasib 53 tenaga honorer yang teranulir mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, surat usulan tadi hendaknya dikawal secara ketat. Dari legislatif, eksekutif maupun tenaga honorer bersangkutan.
Sedang Wakil ketua I DPRD Susilo SPt menyarankan bila pemerintah pusat tidak serius, maka para tenaga honorer bisa menempuh jalur hukum. Misalnya, mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Seperti diketahui, lebih dari 2.800 tenaga honorer teranulir dalam proses penemimaan CPNS 2005 yang diumumkan Pemprov Jateng. 123 diantaranya berasal dari Kabupaten Magelang, 80 dari mereka sudah diangkat menjadi CPNS pada penerimaanCPNS 2006, 2007 dan 2008. Tiga di antaranya lolos seleksi penerimaan CPNS 2008 melalui jalur umum. Dua orang menjadi guru dan satu lainnya tenaga perawat di RSU Muntilan. (tie)

PENGHIANATAN seri DUA.....???

Hari-hari terakhir ini banyak dijumpai berita seputar CPNS di media massa. Akhir tahun 2009 ini akan diadakan tes CPNS bagi jalur umum. Selain tentu saja menyelesaikan honorer yang belum terangkat sesuai PP yang berlaku. Ditambah mengangkat para sekdes berdasarkan janji pemerintah pasca demo besar-besaran beberapa tahun lalu. Honorer dan sekdes akan diangkat tanpa tes alias langsung pemberkasan. Sebagai sesama anak bangsa tentu saja diucapkan selamat bagi yang langsung diangkat ini. Itu semua akhir dari serangkaian perjuangan dan keprihatinan yang selama ini sudah dilakukan.

Kekhawatiran justru melanda 1.400-an CPNS TERANULIR Jateng 2005/2006. Kenapa tidak, karena ini merupakan kesempatan kesekian kali untuk "dikhianati lagi". Tahun 2008 lalu sudah dianggap sebagai PENGHIANATAN seri SATU. Alasannya tahun 2008 pemerintah malah membuka rekrutmen CPNS jalur umum. Padahal cpns teranulir sangat berharap segera diangkat setelah honorer APBN/APBD selesai diangkat semua. Lha kok malah ngangkat dari formasi umum. Nah tahun 2009 ini sepertinya juga begitu. Mengangkat lagi dari jalur umum. Mangkanya tahun 2009 ini bisa dikhawatirkan akan DICANANGKAN sebagai TAHUN PENGHIANATAN seri II.

(bersambung... masih cari ide..)

Kaitan CPNS Teranulir dengan Kenaikan Suara DEMOKRAT

Maaf bukan mau mengurusi soal politik. Cuma karena postingan ini ada sedikit kaitan dengan CPNS Teranulir. Anggap saja sebagai intermezo. Toh semua orang sekarang omongin soal hasil pemilu.

Ada dua diantara banyak sebab yang akan disampaikan di sini, kenapa suara Partai Demokrat naik. Ini didasarkan celotehan orang awam saja. Dan menurut penulis cukup logis.

Pertama, kebetulan penulis omong-omong dengan orang dari kampung agak pelosok. Setelah ngomong ngalor-ngidul akhirnya penulis bertanya, di kampungnya yang menang partai apa? Dia menjawab kalau partai demokrat yang menang. Katanya lagi, orang-orang pada nyontreng partai ini karena berharap dapat BLT (Bantuan Langsung Tunai) lagi.

Waduh kalo begitu apa BLT ini jadi berindikasi money politic apa gak ya? Kata beberapa pengamat di TV sih begitu. Tapi gak tahu lah. Pokoknya apa saja hasil pemilu ini dan siapa saja yang jadi presiden, moga2 terus berpihak kepada rakyat, tapi juga bisa mendidik rakyat agar tidak bermental pengemis.

Kedua, ini terkait dengan CPNS teranulir. Ada seorang "korban" cpns teranulir ini yang mengatakan bahwa dia memilih demokrat karena paguyuban anulir ditolong untuk bisa ketemu pak SBY langsung di rumah beliau. Sang penolong ini tentu saja anggota DPRD Jateng dari fraksi Demokrat. Hasilnya mungkin berita baik akan dibuatkannya PP seperti postingan sebelumnya.

Yah, mungkin meski tidak semuanya pasti ada juga kawan teranulir lain yang bersikap sama. Berharap imbal jasa lah. Kalau dihitung, andaikan semua (1.200 an korban) mencontreng partai dimaksud, kan lumayan. Belum lagi kalau ngajak suami/istri, anak dan keluarga lain. Bisa jatuh 5.000 suara kali ya? Itu hanya itung-itungan bodoh saja.

Yang paling pokok, semoga saja korban anulir ini tidak hanya dijadikan "komoditas" JANJI. Di depan masih ada pilpres. Kalau saja sebelum pilpres sudah ada kejelasan (positif) tentang nasib korban anulir ini. Maka tidak menutup kemungkinan ada pihak-pihak yang bisa diuntungkan. Ada baiknya kalau ada pihak yang berani bikin kontrak politik. Paling tidak ada 2 kemungkinan kontrak politik.

Pertama, bagi incumbant (saat ini berkuasa) bisa mengupayakan pengangkatan CPNS segera sebelum pilpres. Kompensasinya tentu saja korban anulir harus berusaha memenangkan incumbant ini pada pilpres mendatang. Mungkin gak ya?

Kedua, bagi challenger (belum berkuasa) bisa menjamin kalau dia jadi penguasa nanti pasti memprioritaskan korban anulir untuk diangkat segera. Tentu harus ada hitam di atas putih. Maklum saja korban anulir ini sudah krisis kepercayaan.

Meskipun, kalau mengikuti berita, sudah berapa banyak surat menteri atau minimal janji pejabat terkait yang akan mengangkat anulir ini, nyatanya hanya janji saja. Strateginya tetap sama Janji - Ulur Waktu - Lupa. Atau akhirnya korban putus asa, kecapekan, dan habis energi dan sumber daya. Akhirnya.... Cape' Deeh..!

Ayooo siapa mau ngajak kontrak politik....?

BELUM ADA BERITA BAIK...... (LAGI)

Setelah berita baik di copy postingan terakhir, (tentang mau dibuatkannya PP yang mengakomodir CPNS Teranulir per April ini), sampai postingan ini dibuat belum ditemukan lagi berita baik. Padahal tiap hari penulis mencari (searching & browsing) tentang kabar CPNS Teranulir ini.

Seharusnya para CPNS Teranulir memang sudah kebal dengan JANJI-JANJI PALSU, karena sudah sejak 2006 berita seputar nasib mereka bersimpang siur. Dapat di-analogi-kan bagaikan naik kapal yang diterjang badai, karena sudah muntah-muntah luar biasa, mestinya sudah tidak ada lagi yang dimuntahkan.

Yang pasti nasib apapun yang menunggu di depan pasti akan berlabuh mesti entah kapan. Mudah-mudahan Allah SWT mengganti kesabaran dan perjuangan Anda dengan pahala dan kemuliaan. Aamin.