20 Mei 2010
dari: www.suaramerdeka.com
dari: www.suaramerdeka.com
SEMARANG - Sekitar 60 perwakilan Paguyuban CPNS Anulir 2005 Jateng, Rabu (19/5), mendatangi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jateng. Mereka yang berasal dari 35 kabupaten/kota se-Jateng ini, mewakili ribuan CPNS formasi 2005 yang teranulir pada pengumuman 18 Maret 2006 silam, kembali menuntut kejelasan pengangkatan sebagai PNS, pada 2010.
Di BKD, perwakilan diterima Kabid Pengembangan Pegawai M Masrofi dan Kasubid Formasi dan Diklat Juwandi.
Masrofi menjelaskan, permasalahan CPNS di Jateng yang terhapus namanya menjadi CPNS teranulir pada 2006, telah mendapat jawaban-jawaban dari Panitia Kerja (Panja) Gabungan Komisi II, Komisi VII, dan Komisi X DPR RI, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi.
’’Sudah ada sinyal-sinyal positif, namun tentunya belum memuaskan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, sebab belum terealisasi. Masalah ini, hanya tinggal menunggu Pemerintah Pusat. Ada masukan dari Panja DPR kepada Pemerintah Pusat, agar CPNS teranulir ini yang pertama kali diangkat. Rapat Panja DPR pada 19 April lalu, informasinya merupakan rapat gabungan terakhir untuk masalah CPNS teranulir,” katanya.
Ketua Paguyuban CPNS Anulir 2005 Jateng Marwan Sarbini, mengungkapkan, permasalahan CPNS teranulir itu memang tinggal menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP), tetapi kapan terbitnya belum diketahui.
”Kepastian akan terbit sudah jelas, namun timing-nya kita belum tahu. Jika PP ini terbit, mohon BKD Provinsi supaya menjaga formasi CPNS teranulir. Sebab sepanjang masa penantian pengangkatan sampai sekarang ini, ada pengalaman telah terjadi penganaktirian oleh BKD kabupaten/kota,” ucap Marwan.
Dia mencontohkan terjadinya pengurangan jam kerja bagi tenaga honorer seperti yang terjadi di Kota Tegal atau di Banjarnegara, CPNS teranulir terancam tidak mendapat tempat mengajar PPKN.
Padahal guru bersangkutan sudah menunggu lama untuk diangkat jadi guru PPKN.
”Ini bisa terjadi karena orang di BKD kabupaten/kota ini baru dan tidak tahu riwayat CPNS teranulir ini,” ujar Marwan yang juga tenaga honorer guru SD Wringijajar 2 Kabupaten Demak tersebut.
Audiensi kemarin juga diwarnai pernyataan pesimistis sejumlah CPNS. Sutarno misalnya, guru SD 2 Blora ini berujar, ”Selama ini kami hanya diberi harapan-harapan thok. Sebenarnya bisa diangkat atau tidak? Kalau memang tidak ya bilang saja tidak, saya ta ngaleh.” (H30,H23-54)
Di BKD, perwakilan diterima Kabid Pengembangan Pegawai M Masrofi dan Kasubid Formasi dan Diklat Juwandi.
Masrofi menjelaskan, permasalahan CPNS di Jateng yang terhapus namanya menjadi CPNS teranulir pada 2006, telah mendapat jawaban-jawaban dari Panitia Kerja (Panja) Gabungan Komisi II, Komisi VII, dan Komisi X DPR RI, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi.
’’Sudah ada sinyal-sinyal positif, namun tentunya belum memuaskan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, sebab belum terealisasi. Masalah ini, hanya tinggal menunggu Pemerintah Pusat. Ada masukan dari Panja DPR kepada Pemerintah Pusat, agar CPNS teranulir ini yang pertama kali diangkat. Rapat Panja DPR pada 19 April lalu, informasinya merupakan rapat gabungan terakhir untuk masalah CPNS teranulir,” katanya.
Ketua Paguyuban CPNS Anulir 2005 Jateng Marwan Sarbini, mengungkapkan, permasalahan CPNS teranulir itu memang tinggal menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP), tetapi kapan terbitnya belum diketahui.
”Kepastian akan terbit sudah jelas, namun timing-nya kita belum tahu. Jika PP ini terbit, mohon BKD Provinsi supaya menjaga formasi CPNS teranulir. Sebab sepanjang masa penantian pengangkatan sampai sekarang ini, ada pengalaman telah terjadi penganaktirian oleh BKD kabupaten/kota,” ucap Marwan.
Dia mencontohkan terjadinya pengurangan jam kerja bagi tenaga honorer seperti yang terjadi di Kota Tegal atau di Banjarnegara, CPNS teranulir terancam tidak mendapat tempat mengajar PPKN.
Padahal guru bersangkutan sudah menunggu lama untuk diangkat jadi guru PPKN.
”Ini bisa terjadi karena orang di BKD kabupaten/kota ini baru dan tidak tahu riwayat CPNS teranulir ini,” ujar Marwan yang juga tenaga honorer guru SD Wringijajar 2 Kabupaten Demak tersebut.
Audiensi kemarin juga diwarnai pernyataan pesimistis sejumlah CPNS. Sutarno misalnya, guru SD 2 Blora ini berujar, ”Selama ini kami hanya diberi harapan-harapan thok. Sebenarnya bisa diangkat atau tidak? Kalau memang tidak ya bilang saja tidak, saya ta ngaleh.” (H30,H23-54)
No comments:
Post a Comment