Dari : SuaraMerdeka.com
30 Oktober 2009
SEMARANG - Nasib calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi tahun 2005 yang teranulir makin terkatung-katung. Adanya seleksi CPNS secara mandiri di 13 kabupaten/kota pada formasi 2009 ini kian membuat status mereka tak jelas.
Ketua Paguyuban CPNS Teranulir Formasi 2005, Marwan Sarbini, mengatakan, kebijakan yang dilakukan Pemprov Jateng dan 13 daerah membuktikan tidak ada niat serius untuk menyelesaikan masalah CPNS yang teranulir. ''Pemerintah tidak konsisten. Dengan melakukan seleksi secara mandiri, sebenarnya daerah bisa saja mengalokasikan formasi CPNS yang dianulir pada tahun ini, karena power ada di kabupaten/kota. Tetapi dengan melihat formasi sekarang, kok semakin tidak ada kejelasan bagi kami yang teranulir,'' kata dia, Kamis (29/10).
Sekarang ini jumlah CPNS yang teranulir formasi 2005 yang tersisa sebanyak lebih kurang 1.225 orang. Tersebar di semua daerah, yang rata-rata ada sekitar 50 orang.
Ketiga belas daerah yang melakukan seleksi mandiri itu meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Rembang, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Kota Surakarta, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen, Wonosobo, dan Banjarnegara.
Marwan menandaskan, sebenarnya mengangkat CPNS teranulir tidak menyalahi aturan. Di satu sisi daerah punya kewenangan mengangkat PNS dengan seleksi mandiri. Dengan begitu, pokok permasalahan empat tahun selama ini seharusnya sudah selesai.
Karena tidak ada kejelasan, maka dalam waktu dekat ini paguyuban akan mendatangi Pemprov Jateng dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Perlu ada kejalasan dari pemerintah khususnya seputar seleksi mandiri.
Sebagaimana diketahui kuota CPNS untuk Jateng 20.029. Terdiri atas tenaga honorer 6.342, pelamar umum 13.000, dan sekdes 687. Untuk Pemprov sendiri membuka 1.243 lowongan, terdiri atas tenaga honorer 680 dan pelamar umum 563.
Orang Dekat Sementara anggota Fraksi PAN DPRD Jateng Khafid Sirotudin menilai seleksi mandiri rawan akan penyimpangan. Dengan penentuan sepenuhnya menjadi hak 13 daerah, sangat terbuka peluang ada kong-kalikong panitia CPNS dengan peserta. ''Orang-orang yang diterima mayoritas adalah orang-orang dekat kepala daerah, kepala dinas, anggota dewan atau satgas partai. Bahkan isu jual beli PNS muncul di setiap kabupaten/kota. Kondisi itu pernah terjadi pada formasi 2004 lalu,'' terangnya.
Dengan kondisi itu tentu akan mencoreng pejabat daerah selaku penanggung jawab penerimaan PNS. (H37,H3-76)
Friday, October 30, 2009
Tuesday, October 27, 2009
CPNS JATENG 2009
Pendaftaran CPNS Jateng Lewat On Line
Dari : SuaraMerdeka.co.id
23 Oktober 2009 | 19:59 wib | DaerahSemarang, CyberNews. Proses pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) Pemprov Jateng tahun 2009 akan menggunakan sistem on line. Apabila sistemnya sudah siap maka pendaftaran akan dibuka mulai 26 Oktober hingga 9 November mendatang. . Dengan demikian, perlu perisapan matang, jangan sampai merugikan masyarakat. Saat masyarakat mendaftar jangan sampai sistemnya tidak beres," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah Agus Setianto usai rapat koordinasi dengan Komisi A DPRD Jateng di Gedung Berlian, Jumat (23/10).
"Pendaftarannya menggunakan sistem baru, melalui on line
Sedangkan untuk kabupaten/kota di Jateng formasinya mencapai 18.244 orang, terdiri dari tenaga honorer sebanyak 5.662 orang, formasi sekdes 687 orang, dan pelamar umum 12.437 orang. Formasinya meliputi tenaga pengajar sebanyak 5. 421 orang, tenaga kesehatan 3.396 orang, tenaga teknis lainnya sekitar 3.620 orang.
Dia mengatakan, dalam seleksi CPNS tahun ini ada 13 kabupaten/kota yang menggelar pendaftaran secara mandiri dan waktunya bersamaan dengan kegiatan di Pemprov Jateng.
Ketigabelas kabupaten/kota itu meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kutoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Banjarnegara.
"Bupati/wali kota yang sanggup melaksanakan sendiri silakan melaksanakan sendiri. Kalau mereka belum siap silakan bergabung dengan Pemprov Jateng," ujarnya.
Menyinggung saol CPNS teranulir, dia mengatakan, pihaknya sedang berkonsultasi dengan Menpan untuk dapat dilanjutkan. Hal itu akan diselesaiakan kasus per kasus secara bertahap.
Agus mengingatkan kepada masyarakat supaya tidak mempercayai calo. Sebab, sudah banyak pesan singkat (SMS) yang diterimanya terkait adanya calo-calon yang mulai berkeliaran. Ditanya soal titipan, dia menandaskan, tidak ada titip titipan dalam penerimaan CPNS itu. Penerimaan dilakukan secara murni. Oleh karena itu, pihaknya menyakinkan kepada masyarakat jangan berhubungan dengan orang-orang yang tidak bertanggungjawab.
"Mudah-mudahan sistem tersebut tidak bisa ditembus oleh calo. Sebab, melalui on line ini bersifat langsung antara pendaftar dengan panitia. Untuk itu, jika ada informasi yang tidak jelas silakan datang ke kantor-kantor panitia daerah," terangnya.
( Aris Mulyawan / CN13 )
Masalah CPNS Teranulir Tidak Selesai Pada 2009
Semarang, 20/10 (ANTARA) - Pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) asal Jawa Tengah yang teranulir dalam seleksi 2005 diperkirakan tidak selesai pada penerimaan CPNS tahun ini.
Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Provinsi Jawa Tengah Asrofi di Semarang, Selasa, mengatakan Badan Kepegawaian Nasional masih memprioritaskan pegawai honorer yang dibiayai APBN/APBD untuk diangkat menjadi CPNS.
Menurut dia, tenaga honorer yang sudah terdata dalam formasi penerimaan tahun ini akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
Ia mengatakan Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah telah mengusulkan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang sekitar 1.200 calon pegawai negeri yang teranulir ini.
"Namun, Badan Kepegawaian Nasional menolak karena dianggap tidak sesuai mekanisme," katanya.
Ia mengatakan belum ada kepastian tempat bagi para calon pegawai negeri yang teranulir ini, dalam penerimaan CPNS 2009.
Ia menjelaskan dalam seleksi tahun ini akan dituntaskan seluruh tenaga honorer yang dibiayai APBN/ APBD, untuk diangkat menjadi CPNS yang ditarget selesai 2009.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih mengatakan jika para calon pegawai yang teranulir tidak dapat diangkat karena tidak tersedia formasi, tidak menjadi masalah.
Namun, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus berupaya mencari kejelasan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pengangkatan mereka.
"Dulu sudah dijanjikan oleh menteri, bahwa secara bertahap masalah calon pegawai teranulir ini akan dituntaskan pada 2009," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini. s
Kepala Bidang Pengembangan Pegawai Provinsi Jawa Tengah Asrofi di Semarang, Selasa, mengatakan Badan Kepegawaian Nasional masih memprioritaskan pegawai honorer yang dibiayai APBN/APBD untuk diangkat menjadi CPNS.
Menurut dia, tenaga honorer yang sudah terdata dalam formasi penerimaan tahun ini akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
Ia mengatakan Badan Kepegawaian Daerah Jawa Tengah telah mengusulkan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang sekitar 1.200 calon pegawai negeri yang teranulir ini.
"Namun, Badan Kepegawaian Nasional menolak karena dianggap tidak sesuai mekanisme," katanya.
Ia mengatakan belum ada kepastian tempat bagi para calon pegawai negeri yang teranulir ini, dalam penerimaan CPNS 2009.
Ia menjelaskan dalam seleksi tahun ini akan dituntaskan seluruh tenaga honorer yang dibiayai APBN/ APBD, untuk diangkat menjadi CPNS yang ditarget selesai 2009.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Abdul Fikri Faqih mengatakan jika para calon pegawai yang teranulir tidak dapat diangkat karena tidak tersedia formasi, tidak menjadi masalah.
Namun, lanjut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus berupaya mencari kejelasan kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang pengangkatan mereka.
"Dulu sudah dijanjikan oleh menteri, bahwa secara bertahap masalah calon pegawai teranulir ini akan dituntaskan pada 2009," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini. s
ANGGOTA DPD JAWA TENGAH ANGKAT CPNS TERANULIR
Dari : www.DPD.go.id
Published on 23 Oktober 2009
Published on 23 Oktober 2009
Empat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Jawa Tengah mengangkat persoalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang teranulir dari pengumuman rekrutmen. Mereka diangkat menjadi CPNS namun nama-namanya tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Menurut mereka, penerimaan CPNS tahun 2005 di Jawa Tengah mengalami kekeliruan, karena 2.801 pendaftar diluluskan tetapi kemudian dibatalkan. Agar tidak berlarut-larut, penyelesaikan CPNS teranulir menjadi mendesak yang dialokasikan sesuai kebutuhan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Meredam demonstrasi mereka, Gubernur Jawa Tengah berkonsultasi dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) melalui surat agar mereka yang dibatalkan diberi formasi khusus. Meneg PAN menanggapinya dengan berjanji menyediakan formasi khusus sesuai permintaan Gubernur Jawa Tengah.
Tetapi, empat anggota DPD asal Jawa Tengah menyayangkan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah tidak serius menindaklanjuti kebijakan tersebut. Tersisa kurang lebih 1.225 tenaga honorer non-Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)/Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Mereka menunggu surat keputusan setelah melengkapi pemberkasan,” ucap Gusti Kanjeng Ratu Ayu Koes Indriyah yang membaca Laporan Kunjungan Kerja (kunker) anggota DPD asal Jawa Tengah. Ia mewakili tiga sejawatnya, yakni Sulistiyo, Denty Eka Widi Pratiwi, dan Poppy Susanti Dharsono.
Laporan disampaikan empat anggota DPD asal Jawa Tengah dalam Sidang Paripurna DPD di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen, Senayan--Jakarta, Rabu (21/10), yang dipimpin Ketua DPD Irman Gusman didampingi wakil-wakil ketua DPD, Laode Ida dan Gusti Kanjeng Ratus Hemas.
“Namun, ketika dilacak berkas itu tidak sampai di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Psikologis mereka sangat memprihatinkan; resah, gelisah, depresif. Sebagian mereka karena tidak kuat menanggung beban, stress berat bahkan ada yang meninggal dunia,” demikian pernyataan empat anggota DPD asal Jawa Tengah yang dikoordinir Sulistiyo selama kunjungan kerja (kunker) mereka tanggal 9-18 Oktober 2009.
Diberitakan, BKD Jawa Tengah telah mengusulkan nama-nama mereka yang teranulir kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemeneg PAN). Tetapi, pengangkatannya diperkirakan tidak selesai tahun ini karena BKN memprioritaskan pengangkatan pegawai honorer yang dibiayai APBN/APBD sebagai CPNS yang ditarget tahun 2009.
Selama kunker, mereka juga menginventarisasi aspirasi masyarakat di Jawa Tengah selain persoalan CPNS teranulir, seperti keterbatasan anggaran pendidikan tinggi, perguruan tinggi swasta yang sama sekali tidak menikmati alokasi 20% anggaran pendidikan, perbaikan sertifikasi dosen khususnya guru agama, tunjangan profesi untuk dosen yang sedang kuliah strata tiga (S-3), sistem pembayaran tunjangan profesi, perbaikan kurikulum pendidikan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, yaitu Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP).
Selain itu, peninjauan kembali sistem pengangkatan guru, segera mengangkat guru bantu menjadi CPNS, sistem pembinaan guru yang belum berbasis kualitas, serta memasukkan pendidikan karakter/budi pekerti dalam kurikulum. “Pendidikan karakter/budi pekerti sangat terkait dengan kepentingan DPD,” lanjut Ayu Koes.
Empat anggota DPD asal provinsi lain juga mengangkat masalah pendidikan. Misalnya, empat anggota DPD asal Riau (Abdul Gafar Usman, Intsiawati Ayus, Maimanah Umar, Muhammad Gazali) mengangkat kesejahteraan guru dan dosen terutama yang mengajar di sekolah dan perguruan tinggi swasta.
Empat anggota DPD asal DI Yogyakarta (Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Cholid Mahmud, A Hafidh Asrom, Muhammad Adnan Hadikusumo) menyinggung kualitas guru. Menurut mereka, sertifikasi guru belum cukup, pemerintah pusat juga harus mengukur standar kompetensi guru secara terus menerus dengan mendengarkan masukan komite sekolah perihal kinerja yang bersangkutan.
Empat anggota DPD asal Kalimantan Timur (Awang Ferdian Hidayat, Luther Kombong, Muslihuddin Abdurrasyid, Bambang Susilo) mengangkat kelemahan validitas data administrasi tenaga pengajar, baik yang PNS, CPNS, maupun tenaga bantu. Penyebabnya, proses pengumpulan data tenaga pengajar tidak terkoordinasi semenjak era otonomi daerah.
Akibatnya, menghambat rekrutmen guru bantu menjadi CPNS. Karenanya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus mendata ulang tenaga pengajar yang melibatkan pemerintah kabupaten/kota diikuti koordinasi antar-pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam proses pengambilan kebijakan, khususnya perekrutan tenaga pengajar menjadi CPNS.
Friday, October 23, 2009
Formasi CPNS 2009 Ditetapkan Oktober
Pontianak (ANTARA News) - Kuota dan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2009 akan disampaikan kepada daerah pada Oktober mendatang dan diprioritaskan untuk bidang pendidikan dan kesehatan.
"Prioritas tetap untuk pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan," kata Deputi Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Masni Rani Mochtar di Pontianak, Kamis.
Bidang lain yang diprioritaskan adalah untuk tenaga teknis dari bidang ilmu yang dianggap penting serta dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan publik.
Ia menambahkan, penerimaan calon PNS untuk bidang pendidikan juga untuk mengantisipasi pensiun besar-besaran guru pada 2011 yang diangkat melalui Instruksi Presiden.
Sementara untuk tenaga honor, pada tahun ini akan diangkat menjadi calon PNS sebanyak 76 ribu orang. Secara keseluruhan, ada 920 ribu tenaga honor yang sudah diangkat menjadi calon PNS.
"Khusus tenaga honor guru, dari berbagai program ada 351 ribu yang diangkat," katanya.
Jumlah PNS di Indonesia hingga akhir Juni 2009 sebanyak 4,38 juta orang.
Namun rasio antara PNS dan jumlah penduduk di Indonesia masih rendah dibanding negara lain di kawasan ASEAN.
Menurut dia, di Indonesia satu PNS melayani tujuh orang. Sementara di negara lain di ASEAN satu pegawai pemerintah melayani 2,5 orang hingga 3,6 orang.
Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan PNS dengan menaikkan gaji. Gaji PNS golongan IA dengan masa kerja nol tahun pada 2004 Rp660 ribu, kini Rp1.040.000 per bulan.
(*)
"Prioritas tetap untuk pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan," kata Deputi Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Masni Rani Mochtar di Pontianak, Kamis.
Bidang lain yang diprioritaskan adalah untuk tenaga teknis dari bidang ilmu yang dianggap penting serta dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan publik.
Ia menambahkan, penerimaan calon PNS untuk bidang pendidikan juga untuk mengantisipasi pensiun besar-besaran guru pada 2011 yang diangkat melalui Instruksi Presiden.
Sementara untuk tenaga honor, pada tahun ini akan diangkat menjadi calon PNS sebanyak 76 ribu orang. Secara keseluruhan, ada 920 ribu tenaga honor yang sudah diangkat menjadi calon PNS.
"Khusus tenaga honor guru, dari berbagai program ada 351 ribu yang diangkat," katanya.
Jumlah PNS di Indonesia hingga akhir Juni 2009 sebanyak 4,38 juta orang.
Namun rasio antara PNS dan jumlah penduduk di Indonesia masih rendah dibanding negara lain di kawasan ASEAN.
Menurut dia, di Indonesia satu PNS melayani tujuh orang. Sementara di negara lain di ASEAN satu pegawai pemerintah melayani 2,5 orang hingga 3,6 orang.
Pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan PNS dengan menaikkan gaji. Gaji PNS golongan IA dengan masa kerja nol tahun pada 2004 Rp660 ribu, kini Rp1.040.000 per bulan.
(*)
Friday, October 16, 2009
1.225 CPNS Teranulir ke DPD
Dari : SuaraMerdeka.com
15 Oktober 2009
SEMARANG- Perwakilan calon pegawai negeri sipil (CPNS) teranulir, kemarin, mengadukan nasibnya kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jateng di kantor sekretariat wakil daerah itu, Jl Pemuda Semarang. Sebab, hingga kini belum ada kejelasan atas nasib 1.225 CPNS yang teranulir. Untuk itu, para ’’senator’’ itu diharapkan memperjuangkan nasib mereka agar bisa diangkat menjadi CPNS.
’’Nasib kami sejak tahun 2006 hingga kini tidak jelas,’’ kata Marwan Sarbini, koordinator CPNS teranulir Jawa Tengah, kemarin. Perwakilan CPNS teranulir tersebut diterima empat anggota DPD asal Jateng, Sulistiyo, Poppy Dharsono, GKR Ayu Koes Indriyah, dan Denty Eka Widi Pratiwi, serta mantan anggota DPD Sudharto.
Marwan menilai, untuk menyelesaikan permasalahan CPNS teranulir kuncinya di Jateng, bukan pusat. Sebab, pada formasi tahun 2008 lalu, pusat pernah memberikan peluang untuk menyelesaikan sisa CPNS teranulir, namun tidak dimanfaatkan. ’’Hal ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik apabila ada kemauan Pemprov Jateng untuk menyelesaikannya,’’ terangnya.
Dia mengatakan, jumlah CPNS teranulir di Jateng karena PP 48/2005 sebanyak 2.801 orang. Sebanyak 1.576 orang di antaranya telah diangkat, sedangkan sisanya, 1.225 orang, belum dapat diselesaikan dengan alasan mereka dibiayai dari dana non APBN/APBD.
’’Pada tahun 2009 ini, Jateng mendapatkan formasi sekitar 20.000 orang, sedangkan anggota CPNS teranulir itu sekitar 1.225 orang. Namun, yang bisa mengikuti kesempatan untuk mendaftar pada formasi umum 400 orang. Saya minta mereka diluluskan.’’ (H3,H31-62)
15 Oktober 2009
SEMARANG- Perwakilan calon pegawai negeri sipil (CPNS) teranulir, kemarin, mengadukan nasibnya kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Jateng di kantor sekretariat wakil daerah itu, Jl Pemuda Semarang. Sebab, hingga kini belum ada kejelasan atas nasib 1.225 CPNS yang teranulir. Untuk itu, para ’’senator’’ itu diharapkan memperjuangkan nasib mereka agar bisa diangkat menjadi CPNS.
’’Nasib kami sejak tahun 2006 hingga kini tidak jelas,’’ kata Marwan Sarbini, koordinator CPNS teranulir Jawa Tengah, kemarin. Perwakilan CPNS teranulir tersebut diterima empat anggota DPD asal Jateng, Sulistiyo, Poppy Dharsono, GKR Ayu Koes Indriyah, dan Denty Eka Widi Pratiwi, serta mantan anggota DPD Sudharto.
Marwan menilai, untuk menyelesaikan permasalahan CPNS teranulir kuncinya di Jateng, bukan pusat. Sebab, pada formasi tahun 2008 lalu, pusat pernah memberikan peluang untuk menyelesaikan sisa CPNS teranulir, namun tidak dimanfaatkan. ’’Hal ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan baik apabila ada kemauan Pemprov Jateng untuk menyelesaikannya,’’ terangnya.
Dia mengatakan, jumlah CPNS teranulir di Jateng karena PP 48/2005 sebanyak 2.801 orang. Sebanyak 1.576 orang di antaranya telah diangkat, sedangkan sisanya, 1.225 orang, belum dapat diselesaikan dengan alasan mereka dibiayai dari dana non APBN/APBD.
’’Pada tahun 2009 ini, Jateng mendapatkan formasi sekitar 20.000 orang, sedangkan anggota CPNS teranulir itu sekitar 1.225 orang. Namun, yang bisa mengikuti kesempatan untuk mendaftar pada formasi umum 400 orang. Saya minta mereka diluluskan.’’ (H3,H31-62)
Friday, October 9, 2009
Jateng Terima 19.409 CPNS
Dari : SuaraMerdeka.com
01 Oktober 2009
SEMARANG - Jawa Tengah akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 untuk 19.409 formasi. Sekda Pemprov Jateng, Hadi Prabowo menjelaskan jumlah itu untuk mengisi kebutuhan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta menyelesaikan sisa tenaga honorer yang belum diangkat.
''Persentase kemungkinan lebih besar untuk tenaga honorer. Mengingat untuk tahun ini sisa yang masih ada harus diangkat semua menjadi CPNS,'' kata dia di Wisma Perdamaian, Rabu (30/9).
Hadi belum bisa menjelaskan secara panjang lebar mengenai penerimaan CPNS tahun ini. Setidaknya perlu menunggu arahan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara terutama untuk kebutuhan formasi CPNS di kabupaten/kota. ''Mengenai kebutuhan formasi serta kapan proses seleksi dilakukan, masih menunggu arahan menteri. Kalau semuanya jelas barulah pemda akan membuka pengumuman kapan proses seleksi dilaksanakan,'' katanya.
Pihak Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menyiapkan 325 ribu formasi dalam seleksi CPNS tahun 2009 untuk tingkat pusat dan daerah. Jumlah sebanyak itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan di tingkat pusat sebanyak 50 ribu formasi dan 275 ribu sisanya untuk daerah. Proses seleksi akan dimulai pada Oktober 2009. Yang dibutuhkan meliputi tenaga teknis seperti guru, dosen, dan tenaga teknis di bidang tertentu seperti di Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum.
Anggota DPRD Jateng Sukirman meminta proses seleksi penerimaan CPNS dilakukan transparan. Penting pula kejelasan CPNS yang teranulir. Pemprov Jateng perlu memperjelas masalah ini agar tidak berlarut-larut.
''Perlu diperlihatkan kalau penerimaan CPNS tidak ada unsur jual-beli, tidak ada nepotisme. Proses penerimaan harus sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan,'' katanya. (H37,H3-62)
01 Oktober 2009
SEMARANG - Jawa Tengah akan menerima Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2009 untuk 19.409 formasi. Sekda Pemprov Jateng, Hadi Prabowo menjelaskan jumlah itu untuk mengisi kebutuhan untuk tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta menyelesaikan sisa tenaga honorer yang belum diangkat.
''Persentase kemungkinan lebih besar untuk tenaga honorer. Mengingat untuk tahun ini sisa yang masih ada harus diangkat semua menjadi CPNS,'' kata dia di Wisma Perdamaian, Rabu (30/9).
Hadi belum bisa menjelaskan secara panjang lebar mengenai penerimaan CPNS tahun ini. Setidaknya perlu menunggu arahan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara terutama untuk kebutuhan formasi CPNS di kabupaten/kota. ''Mengenai kebutuhan formasi serta kapan proses seleksi dilakukan, masih menunggu arahan menteri. Kalau semuanya jelas barulah pemda akan membuka pengumuman kapan proses seleksi dilaksanakan,'' katanya.
Pihak Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menyiapkan 325 ribu formasi dalam seleksi CPNS tahun 2009 untuk tingkat pusat dan daerah. Jumlah sebanyak itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan di tingkat pusat sebanyak 50 ribu formasi dan 275 ribu sisanya untuk daerah. Proses seleksi akan dimulai pada Oktober 2009. Yang dibutuhkan meliputi tenaga teknis seperti guru, dosen, dan tenaga teknis di bidang tertentu seperti di Departemen Perhubungan dan Departemen Pekerjaan Umum.
Anggota DPRD Jateng Sukirman meminta proses seleksi penerimaan CPNS dilakukan transparan. Penting pula kejelasan CPNS yang teranulir. Pemprov Jateng perlu memperjelas masalah ini agar tidak berlarut-larut.
''Perlu diperlihatkan kalau penerimaan CPNS tidak ada unsur jual-beli, tidak ada nepotisme. Proses penerimaan harus sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan,'' katanya. (H37,H3-62)
Subscribe to:
Posts (Atom)