Sukoharjo (Espos) Nasib 88 guru yang teranulir dari pengumuman kelolosan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Sukoharjo tahun 2006 silam, masih terkatung-katung.
Terkait kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Sukoharjo mengkonsultasikan hal tersebut ke Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemen PAN).
Anggota Komisi IV DPRD Sukoharjo, Setyo Krido Wantoro, kepada Espos melalui telepon, Jumat (30/1) mengatakan, pengumuman seleksi CPNS diumumkan 17 Maret 2006. Namun, keesokan harinya ada pengumuman ulang. Dari kedua pengumuman tersebut, ada guru yang dinyatakan lolos seleksi pada 17 Maret. Namun, saat pengumuman 18 Maret, ada sebagian nama tak masuk daftar peserta yang lolos seleksi dan justru ada nama baru yang sebelumnya tidak lolos.
“Sebanyak 88 nama guru akhirnya dianulir. Kasusnya terus terkatung-katung. Makanya kami mengkonsultasikan ke Kementerian PAN mengenai solusi bagi para guru ini,” ujar Setyo yang tengah berada di Jakarta bersama jajaran Komisi IV DPRD Sukoharjo.
Dia melanjutkan, komisinya juga mengonsultasikan pemberian tunjangan profesi bagi para guru di lingkup Departemen Agama (Depag) yang sudah memiliki sertifikat pendidik. Kendati sejak 2007 lalu para guru itu sudah mengantongi sertifikat pendidik, mereka tak mendapatkan tunjangan profesi.
Sementara itu, anggota Komisi IV lainnya, Suryanto, menuturkan, pencairan tunjangan bagi guru yang mengajar di sekolah-sekolah di bawah Depag masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Ketika nanti dicairkan, pemberian tunjangan itu akan dirapel. “Guru yang lulus sertifikasi tahun 2007, tunjangan profesi akan diberikan tahun 2008. Sedangkan untuk guru yang lulus pada 2008 akan dibayarkan 2009. Saat ini masih menunggu Perpres. Karena aturannya berlaku surut, nanti akan dirapel.” - Oleh : mrm
Diambil dari: SoloPos.net
Saturday, January 31, 2009
Friday, January 30, 2009
Syair Lagu WE WILL NOT GO DOWN (Song for Gaza)
Composed by Michael Heart)
Copyright 2009
A blinding flash of white light
Lit up the sky over Gaza tonight
People running for cover
Not knowing whether they’re dead or alive
They came with their tanks and their planes
With ravaging fiery flames
And nothing remains
Just a voice rising up in the smoky haze
We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight
Women and children alike
Murdered and massacred night after night
While the so-called leaders of countries afar
Debated on who’s wrong or right
But their powerless words were in vain
And the bombs fell down like acid rain
But through the tears and the blood and the pain
You can still hear that voice through the smoky haze
We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight
Copyright 2009
A blinding flash of white light
Lit up the sky over Gaza tonight
People running for cover
Not knowing whether they’re dead or alive
They came with their tanks and their planes
With ravaging fiery flames
And nothing remains
Just a voice rising up in the smoky haze
We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight
Women and children alike
Murdered and massacred night after night
While the so-called leaders of countries afar
Debated on who’s wrong or right
But their powerless words were in vain
And the bombs fell down like acid rain
But through the tears and the blood and the pain
You can still hear that voice through the smoky haze
We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight
Ayo Para Wakil Rakyat.... Anda Bisa
Komentar Para Wakil Rakyat (DPRD I) cukup lantang dalam memperjuangkan CPNS teranulir jateng 2005 sejak kasus ini bergulir. Tapi hasil yang diidamkan para korban, yakni diangkat menjadi CPNS, belum juga terwujud. Malah pemprov membuka seleksi CPNS jalur umum tahun 2008, sehingga semakin mengurangi ruang dan kesempatan honorer khususnya teranulir untuk diangkat. Ayo Para Wakil Rakyat YTH, mumpung kampanye. Siapa paling getol (dan berhasil menekan eksekutif) dia akan dipilih (he..he.. idealisme jadi hilang kalo menyangkut hak)..
Pemprov Didesak Angkat CPNS Teranulir
Pemprov Didesak Angkat CPNS Teranulir
Selasa, 20 Januari 2009 00:39
E-mail Cetak
Penilaian Pengunjung: / 0
TerjelekTerbaik
SEMARANG—Pemprov terus didesak mengangkat seluruh calon pegawai negeri sipil (CPNS) teranulir paling lambat tahun ini. Kalangan DPRD Jateng menyatakan telah memperjuangkan nasib para CPNS tersebut sejak 2005. Kini, realisasi janji pemerintah untuk mengangkat mereka selambatnya 2009, tak bisa ditawar lagi.
Anggota Komisi A DPRD Jateng Soejatno Pedro mengatakan, pihaknya secara total mendukung penuh pengangkatan para tenaga honorer, termasuk yang teranulir selambat-lambatnya tahun ini. “Ini telah diperjuangkan komisi A sejak 2005. Saat ada heboh CPNS yang diterima dan dianulir,” ujarnya.
Di Jateng, lanjut Pedro, jumlah tenaga honorer tersebut mencapai 1.364 orang yang terdiri atas 1.225 orang yang memenuhi syarat, dan 139 sisanya tidak memenuhi syarat. Dia menambahkan, Komisi A telah melakukan beberapa upaya untuk mengupayakan perbaikan nasib mereka.
Di antaranya, meminta gubernur untuk segera mengangkat mereka. Juga menemui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) dan Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jateng tersebut menyatakan, mereka berjanji akan memperhatikan nasib para honorer. ”Dua minggu lalu kami telah menyampaikan hal itu ke Paguyuban CPNS teranulir,” jelasnya,
Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Thontowi Jauhari bahkan meminta Pemprov Jateng menyediakan formasi CPNS sebanyak 36.642 orang di 2009. Formasi tersebut dianggap cukup untuk mewadahi 1.364 CPNS yang teranulir. ”Jumlah tersebut berarti hampir dua kali lipat formasi CPNS di tahun 2008,” papar dia.
Menurutnya, jumlah tersebut meliputi para tenaga honorer yang masuk database A (dibiayai APBD/APBN) dan database B (non APBD/APBN).
Politisi dari PAN tersebut mengatakan, saat ini jumlah honorer yang masuk database A mencapai 9.379 orang. Sementara yang di database B jauh lebih banyak, yaitu 27.263 orang. “Jika mereka konsisten, ya harus memenuhi itu, kalau tidak Pak SBY akan dianggap ingkar janji,” terangnya.(ric/aro/adv)
Diambil dari: RadarSemarang.com
Selasa, 20 Januari 2009 00:39
E-mail Cetak
Penilaian Pengunjung: / 0
TerjelekTerbaik
SEMARANG—Pemprov terus didesak mengangkat seluruh calon pegawai negeri sipil (CPNS) teranulir paling lambat tahun ini. Kalangan DPRD Jateng menyatakan telah memperjuangkan nasib para CPNS tersebut sejak 2005. Kini, realisasi janji pemerintah untuk mengangkat mereka selambatnya 2009, tak bisa ditawar lagi.
Anggota Komisi A DPRD Jateng Soejatno Pedro mengatakan, pihaknya secara total mendukung penuh pengangkatan para tenaga honorer, termasuk yang teranulir selambat-lambatnya tahun ini. “Ini telah diperjuangkan komisi A sejak 2005. Saat ada heboh CPNS yang diterima dan dianulir,” ujarnya.
Di Jateng, lanjut Pedro, jumlah tenaga honorer tersebut mencapai 1.364 orang yang terdiri atas 1.225 orang yang memenuhi syarat, dan 139 sisanya tidak memenuhi syarat. Dia menambahkan, Komisi A telah melakukan beberapa upaya untuk mengupayakan perbaikan nasib mereka.
Di antaranya, meminta gubernur untuk segera mengangkat mereka. Juga menemui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) dan Ketua Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta.
Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Jateng tersebut menyatakan, mereka berjanji akan memperhatikan nasib para honorer. ”Dua minggu lalu kami telah menyampaikan hal itu ke Paguyuban CPNS teranulir,” jelasnya,
Sekretaris Komisi E DPRD Jateng Thontowi Jauhari bahkan meminta Pemprov Jateng menyediakan formasi CPNS sebanyak 36.642 orang di 2009. Formasi tersebut dianggap cukup untuk mewadahi 1.364 CPNS yang teranulir. ”Jumlah tersebut berarti hampir dua kali lipat formasi CPNS di tahun 2008,” papar dia.
Menurutnya, jumlah tersebut meliputi para tenaga honorer yang masuk database A (dibiayai APBD/APBN) dan database B (non APBD/APBN).
Politisi dari PAN tersebut mengatakan, saat ini jumlah honorer yang masuk database A mencapai 9.379 orang. Sementara yang di database B jauh lebih banyak, yaitu 27.263 orang. “Jika mereka konsisten, ya harus memenuhi itu, kalau tidak Pak SBY akan dianggap ingkar janji,” terangnya.(ric/aro/adv)
Diambil dari: RadarSemarang.com
CPNS Teranulir Harus Mendapat Garansi
[ Jum'at, 30 Januari 2009 ]
CPNS Teranulir Harus Mendapat Garansi
SEMARANG - Pemprov diminta memprioritaskan pengangkatan 1.364 CPNS teranulir dalam penerimaan tahun ini. Hal tersebut dianggap sebagai langkah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, "kecelakaan" penganuliran CPNS pada 2005 harus dibayar dengan garansi pengangkatan seperti yang dijanjikan.
Ketua FPKS DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih mengatakan, para CPNS teranulir hanya menjadi korban. "Harus diakui penganuliran adalah kecelakaan dan bukan kesalahan mereka," ujarnya.
Anggota komisi A ini menambahkan, meski pengangkatan mereka membuat perekrutan CPNS tak 100 persen ideal, namun sebagai 'korban' mereka harus diselamatkan.
"Mereka harus mendapat garansi dan perlindungan pemerintah. Perlindungan tersebut sudah keluar, wujudnya surat (surat Meneg-PAN No R/08/M.PAN/3/2006 yang menjamin pengangkatan mereka)," jelasnya.
Menurut Fikri, lepas dari alasan adanya kendala masih adanya honorer non-APBD/APBN yang belum diangkat, bila sudah ada jaminan, seharusnya ini menjadi masalah internal birokrasi dan administrasi.
"Sesungguhnya tinggal pengaturan administrasi. Izin prinsip sudah keluar, perlindungan terhadap mereka juga sudah dilakukan," terangnya.
Masalah administrasi ini, lanjut dia, harus ditindaklanjuti bersama. Baik oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kepegawaian Negara (BKN), maupun Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN). Dan, tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri.
"Karena mereka sudah telanjur lama menunggu, pengangkatannya ya harus diutamakan. Saya pikir tidak ada CPNS lain yang akan nuntut. Kecuali ada kesalahan lagi."
Sebelumnya, anggota DPRD Jateng HM Syahir usai berkunjung ke Kementrian PAN bersama rombongan komisi A mengungkapkan pengangkatan 1.364 CPNS teranulir dianggap akan menimbulkan masalah baru. Sebab masih ada 1.225 dari mereka yang berstatus honorer non-APBD/APBN
Masalah tersebut, menurutnya, timbul karena pengangkatan honorer non-APBD/APBN akan bertentangan dengan PP 43/2007 revisi PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga honorer.
Sesuai aturan, pegawai honorer bisa diangkat PNS harus mendapat gaji dari APBD/APBN. Serta bekerja di instansi pemerintah dan berusia tidak boleh lebih dari 46 tahun.
Menurut wakil rakyat asal PPP itu, data menyebutkan CPNS yang teranulir berjumlah 2.801 orang telah diangkat sebanyak 1.371 orang. Itu berarti masih tersisa 1.364 orang yang belum diangkat.
Ternyata sesuai database BKN dari jumlah itu, yang memenuhi syarat atau dibiayai APBD/APBN ada 139 orang. Sedangkan 1.225 orang statusnya dibiayai di luar APBD/APBN. (ric/isk)
Diambil dari: JawaPos.co.id
CPNS Teranulir Harus Mendapat Garansi
SEMARANG - Pemprov diminta memprioritaskan pengangkatan 1.364 CPNS teranulir dalam penerimaan tahun ini. Hal tersebut dianggap sebagai langkah yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Sebab, "kecelakaan" penganuliran CPNS pada 2005 harus dibayar dengan garansi pengangkatan seperti yang dijanjikan.
Ketua FPKS DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih mengatakan, para CPNS teranulir hanya menjadi korban. "Harus diakui penganuliran adalah kecelakaan dan bukan kesalahan mereka," ujarnya.
Anggota komisi A ini menambahkan, meski pengangkatan mereka membuat perekrutan CPNS tak 100 persen ideal, namun sebagai 'korban' mereka harus diselamatkan.
"Mereka harus mendapat garansi dan perlindungan pemerintah. Perlindungan tersebut sudah keluar, wujudnya surat (surat Meneg-PAN No R/08/M.PAN/3/2006 yang menjamin pengangkatan mereka)," jelasnya.
Menurut Fikri, lepas dari alasan adanya kendala masih adanya honorer non-APBD/APBN yang belum diangkat, bila sudah ada jaminan, seharusnya ini menjadi masalah internal birokrasi dan administrasi.
"Sesungguhnya tinggal pengaturan administrasi. Izin prinsip sudah keluar, perlindungan terhadap mereka juga sudah dilakukan," terangnya.
Masalah administrasi ini, lanjut dia, harus ditindaklanjuti bersama. Baik oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Badan Kepegawaian Negara (BKN), maupun Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN). Dan, tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri.
"Karena mereka sudah telanjur lama menunggu, pengangkatannya ya harus diutamakan. Saya pikir tidak ada CPNS lain yang akan nuntut. Kecuali ada kesalahan lagi."
Sebelumnya, anggota DPRD Jateng HM Syahir usai berkunjung ke Kementrian PAN bersama rombongan komisi A mengungkapkan pengangkatan 1.364 CPNS teranulir dianggap akan menimbulkan masalah baru. Sebab masih ada 1.225 dari mereka yang berstatus honorer non-APBD/APBN
Masalah tersebut, menurutnya, timbul karena pengangkatan honorer non-APBD/APBN akan bertentangan dengan PP 43/2007 revisi PP 48/2005 tentang Pengangkatan Tenaga honorer.
Sesuai aturan, pegawai honorer bisa diangkat PNS harus mendapat gaji dari APBD/APBN. Serta bekerja di instansi pemerintah dan berusia tidak boleh lebih dari 46 tahun.
Menurut wakil rakyat asal PPP itu, data menyebutkan CPNS yang teranulir berjumlah 2.801 orang telah diangkat sebanyak 1.371 orang. Itu berarti masih tersisa 1.364 orang yang belum diangkat.
Ternyata sesuai database BKN dari jumlah itu, yang memenuhi syarat atau dibiayai APBD/APBN ada 139 orang. Sedangkan 1.225 orang statusnya dibiayai di luar APBD/APBN. (ric/isk)
Diambil dari: JawaPos.co.id
Thursday, January 29, 2009
Nasib "CPNS Teranulir" Tak Jelas
Kamis, 15 Januari 2009
Diambil dari : SuaraKarya-Online.com
SEMARANG (Suara Karya): Nasib sekitar 1.200 calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang pernah dianulir dalam seleksi penerimaan pegawai tahun 2006 lalu sampai sekarang makin tidak jelas. SK pengangkatan yang semula pernah dijanjikan mantan Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto (sekarang Mendagri) tidak pernah kunjung terwujud. Bahkan, sudah dua kali pergantian gubernur dari Mardiyanto ke Ali Mufiz, dan Ali Mufiz ke Bibit Waluyo, keinginan mereka untuk menjadi PNS masih menggantung di awang-awang. Karena kesal nasibnya dipermainkan, maka Rabu kemarin ratusan CPNS Jateng yang teranulir dalam seleksi 2006 (padahal semula sudah sempat diumumkan diterima) mendatangi DPRD Jateng. Tujuan mereka meminta dukungan anggota Komisi E agar terus memperjuangkan hasil seleksi mereka yang sudah terkatung-katung dua tahun. "Sedikitnya 1.200 CPNS teranulir sampai sekarang belum terakomodasi menjadi PNS," kata Koordinator Peguyuban CPNS Teranulir Jateng, Marwan Sabini, kepada wartawan. Terkait dengan kisruh penganuliran ribuan CPNS di Jateng pada 2006 lalu, mereka pernah dijanjikan akan diangkat selambat-lambatnya akhir 2008. Tapi, nyatanya hingga menginjak tahun 2009, para CPNS teranulir tidak juga terakomodasi dalam daftar PNS yang diterima. Ketua Komisi E DPRD Jateng, Iqbal Wibisono, menyatakan siap membantu memfasilitasi para CPNS untuk diperjuangkan sampai ke pemerintah pusat. Seperti diketahui, pada 17 Juni 2006 silam Pemprov Jateng mengumumkan hasil seleksi CPNS 2006 dan menyatakan 2.801 orang diterima. Namun, kemudian Pemprov merevisi pengumuman seleksi CPNS itu dengan menganulir 1.200 orang yang sebelumnya dinyatakan diterima. Alasannya, sejumlah persyaratan belum dipenuhi. (Pudyo Saptono)
Diambil dari : SuaraKarya-Online.com
Kalo Bisa Sulit Kenapa Harus Mudah
23-Januari-2009 20:52
Belum ada kejelasan pengangkatan CPNS teranulir
Belum ada kejelasan pengangkatan CPNS teranulir
Semarang--Upaya pengangkatan para calon pegawai negeri sipil (CPNS) asal Jawa Tengah yang teranulir dalam seleksi tahun 2005 saat ini belum memperoleh kejelasan dari pemerintah pusat. Diambil dari: SoloPos.com |
Komisi E Gagal Perjuangkan CPNS Teranulir
Sabtu, 24 Januari 2009
Komisi E gagal perjuangkan CPNS teranulir
GEDUNG BERLIAN - Pengangkatan CPNS teranulir menjadi PNS agaknya masih jauh. Pada Kamis (22/1) kemarin, Komisi A DPRD Jateng meminta penjelasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) di Jakarta. Akan tetapi, ternyata pertemuan itu tidak membuahkan hasil yang memuaskan.
"Keputusan dalam pertemuan itu tidak melegakan hati, " keluh anggota Komisi A DPRD Jateng HM Syahir.
Dia menjelaskan, Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara akan mengkaji pengangkatan CPNS formasi 2005 yang teranulir agar bisa menjadi PNS. Berbagai persoalan masih harus dipecahkan, mengingat 1.225 orang dari 1.364 CPNS teranulir masih berstatus pegawai honorer yang dibiayai di luar APBD/APBN.
Syahir menjelaskan, pihaknya diterima oleh Sekretaris Meneg-PAN Tasdikin di Jakarta. Rombongan dewan itu ingin meminta kejelasan soal status CPNS yang telah dianulir pada 17 Maret 2006 silam.
Menurut Syahir, sebagaimana disampaikan Tasdikin, selama ini Meneg-PAN Taufik Effendi belum bisa memberikan keputusan. Ini karena akan muncul dua masalah besar bila masalah CPNS teranulir diakomodasi.
Dijelaskan dia, karena statusnya yang dibiayai di luar APBD/APBN jelas pengangkatan akan bertentangan dengan PP 43/2007 revisi PP 48/ 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer. Sesuai aturan, pegawai honorer bisa diangkat PNS harus mendapat gaji dari APBD/APBN. Serta bekerja di instansi pemerintah dan berusia tidak boleh lebih dari 46 tahun.
Menurutnya, berdasarkan data, CPNS teranulir ada 2.801 orang, telah diangkat sebanyak 1.371 orang. Dengan begitu menyisakan 1.364 orang belum diangkat. Ternyata sesuai data base BKN dari jumlah sisa itu, yang memenuhi syarat atau dibiayai APBD/APBN ada 139 orang. Sedangkan 1.225 orang statusnya dibiayai di luar APBD/APBN.
Sedangkan persoalan kedua yang muncul dengan banyaknya tenaga honorer non-APBD/ APBN di luar dari jumlah yang teranulir memprotes keputusan tersebut. Misalnya, banyak seperti guru agama, tenaga medik yang tidak dibiayai pemerintah. "Mereka tentunya akan protes, kalau pemerintah mengakomodasi yang teranulir karena menyalahi aturan," lanjut politikus dari PPP.
Disinggung soal munculnya surat Meneg-PAN No R/08/ M.PAN/3/2006 yang menjamin pengangkatan tenaga honorer yang tereliminasi menjadi CPNS, Syahir mengatakan, Tasdikin tidak menjawab secara pasti, "Jawaban dari Pak Tasdikin, akan mengangkat yang dibiayai pemerintah, " tukas Syahir.
Sebelumnya, ratusan CPNS teranulir telah datang ke Gedung Berlian beberapa waktu lalu. Mereka mengadu ke Komisi E DPRD Jateng untuk membantu perjuangan mereka agar menjadi PNS. Mereka ditemui Komisi E DPRD Jateng dan Kepala BKD Jateng Agus Setyanto. Para CPNS tersebut adalah perwakilan dari tenaga honorer yang mengikuti seleksi pada tahun 2005. Berdasarkan pengumuman, mereka telah diterima sebagai PNS, namun sehari kemudian, terdapat ralat yang menganulir para CPNS tersebut. rth-Yn.
Diambil dari : Wawasandigital.com
Subscribe to:
Posts (Atom)