Semarang--Upaya pengangkatan para calon pegawai negeri sipil (CPNS) asal Jawa Tengah yang teranulir dalam seleksi tahun 2005 saat ini belum memperoleh kejelasan dari pemerintah pusat.
Anggota Komisi A DPRD Jateng, M.Syahir, di Semarang, Jumat, mengatakan, unsur pimpinan DPRD Jateng bersama anggota Komisi A pada Kamis (22/1) bertolak untuk menemui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, di Jakarta, guna mencari kejelasan mengengai CPNS teranulir ini.
Menurut dia, tidak diperoleh jawaban yang puas dalam pertemuan antara rombongan DPRD Jateng yang ditemui oleh Sekretaris Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Tasdikin.
Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, kata Syahir, menghadapi dilema terhadap desakan agar 1.364 CPNS teranulir asal Jateng dapat segera diangkat.
Dilema yang dihadapi, kata dia, disebabkan adanya 1.225 orang dari para CPNS teranulir itu yang ternyata merupakan tenaga honorer yang tidak dibiayai APBD/APBN.
"Pengangkatan ke-1.225 CPNS teranulir yang berasal dari tenaga honorer non-APBD/APBN ini dinilai bertentangan dengan PP No.43/2007 tentang pengangkatan tenaga honorer," katanya.
Ia menuturkan, jika nantinya para CPNS teranulir ternyata dapat diangkat, justru akan menimbulkan kecemburuan dan protes para tenaga honorer non-APBD/APBN yang saat ini belum diangkat menjadi PNS.
"Para tenaga honorer yang tidak dibiayai pemerintah tentunya akan protes jika CPNS teranulir yang berasal dari pegawai non-APBD/APBN langsung diangkat," katanya.
Ia mengatakan, pemerintah pusat berkeras tetap untuk menuntaskan pengangkatan tenaga honorer yang dibiayai APBD/APBN.
Sumber: Antara
Oleh: Anik Sulistyawati
Diambil dari: SoloPos.com
No comments:
Post a Comment